"100 Hari pertama seharusnya mendapatkan trust/kepercayaan publik yang tinggi. Yang terjadi justru sebaliknya. Seratus hari pemerintahan baru terancam berlalu tanpa perhatian publik yang positif," kata Direktur Lingkaran Survei Indonesia, Denny JA dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (13/11/2009).
Apapun yang dikerjakan oleh pemerintahan baru, menurut Denny, akan tenggelam oleh persepsi negatif yang sudah muncul akibat kasus KPK-Polri-Century. "Leadership presiden kini tengah diuji," imbuhnya.
Padahal, untuk menatap 100 hari kepemimpinannya, SBY telah jauh-jauh hari menyusun strategi. Tak kurang 45 program telah disiapkan, termasuk 15 program unggulan yang digadang-gadang mampu membawa pemerintahan ke depan yang lebih baik.
Berikut 15 program aksi prioritas 100 hari pertama KIB II(Kabinet Indonesia Bersatu) dibawah pemerintahan SBY-Boediono.
1. Pemberantasan mafia hukum di semua lembaga negara dan penegakan hukum. Seperti makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, pungutan tidak semestinya dan sebagainya yang rasa keadilan dan kepastian hukum.
2. Revitalisasi industri pertahanan. Perlu ada rencana induk dan arah revitalisasi sehingga bisa penuhi kebutuhan dalam negeri dan kontak sedang berjalan.
3. Penanggulangan terorisme. Peningkatan kapasitas dan restrukturisasi lembaga penanggulangan terorisme untuk lebih libatkan seluruh lapisan masyarakat.
4. Listrik. Memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik di seluruh Indonesia dalam lima tahun ke depan.
5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan.Perumusan kembali rencana
induk untuk meningkatkan ketahanan pangan yang lebih terintegasi dengan faktor pendukung, irigasi, pupuk dan subsidi khusus bunga bagi petani.
6. Perindustrian. Memastikan revitalisasi industri pabrik pupuk dan gula yang meliputi penggunaan tekologi dan pembiayaannya.
7. Pembenahan keruwetan penggunaan tanah dan tata ruang. Terutama sinkroninasi antara UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup serta tata perijinan dan penggunaan di lapangan.
8. Infrastructure. Prioritasnya pematangan rencana pembangunan ruas jalan-jalan yang penting antar propinsi dan di pulau besar. Termasuk fasilitas pelabuhan, dermaga, bandara dan infrastruktur perhubungan dan perikanan.
9. Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang dikaitkan dengan KUR. Pemantapan rencana penyaluran KUR senilai Rp 10 trilyun dalam 5 tahun yang libatkan bank, swasta dan lembaga penjaminan.
10. Mobiliasi sumber pembiayaan di luar APBN & APBD untuk membiayai pembangunan. Ini terkait pembangunan infrastructure, listrik, ketahanan pangan yang klop dengan segi pembiayaan dan investasi.
11. Perubahan iklim dan lingkungan hidup. Yaitu intensifkan pemberantasan pembalakan hutan, menjaga hutan lindung dan mencegah kebakaran hutan serta kelestarian terumbu karang.
12. Reformasi Kesehatan. Prioritasnya bukan lagi berobat gratis melainkan sehat gratis bagi warga miskin. Maka fasilitas kesehatan masyarakat harus lebih diberi penguatan kapasitas dan kapabilitas.
13. Reformasi pendidikan. Memastikanya ada keterkaitan antara hasil lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha selaku pasar tenaga kerja.
14. Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana dengan membentuk satuan khusus dengan segala fasilitas dibutuhkan yang siap setiap saat diterjunkan ke berbagai lokasi bencana.
15. Sinergi antara pusat dan daerah yang bisa mencegah pemborosan.Sinergi meliputi jajaran pemerinta, kegiatan pembangunan ekonomi, kesejahetraaan, hukum dan keamanan.
Pemberantasan mafia hukum menjadi program unggulan SBY nomor satu. Program ini untuk merespons kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah yang hingga kini masih berlarut-larut. Untuk segera menyelesaikannya, SBY membentuk Tim 8 yang bertugas memverifikasi kasus tersebut. Sayangnya, rekomendasi yang disampaikan oleh Tim 8 dikembalikan lagi ke institusi Kejaksaan Agung dan Polri.
"Rekomendasi ini dikembalikan kepada Polri dan Kejaksaan Agung yang justru menjadi pihak yang dicurigai dalam kasus ini," keluh Denny.
Untuk memuluskan agenda 100 hari pemerintahan SBY-Boediono, pemerintah juga telah menggelar acara National Summit yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta beberapa waktu lalu. Namun hasil dari acara yang diikuti oleh ribuan kepala daerah dari seluruh Indonesia tersebut belum dirasakan maksimal.
Pada Kamis 12 November kemarin pun, Wakil Presiden Boediono juga memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II untuk membahas program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Sayangnya, di saat yang bersamaan, survei LSI menunjukkan persepsi negatif terhadap presiden meningkat menjadi 64%, dibandingkan minggu lalu yang jumlahnya masih sebesar 53,85%.
"Pemerintahan baru di seratus hari pertamanya terancam tidak efektif," tebak Denny.
Pemberitaan di luar negeri pun nyaring. Tidak bicara soal prestasi, melainkan kisruh KPK, kepolisian dan Kejaksaan Agung diberitakan oleh media asing menjadi awal krisis pemerintahan SBY-Boediono.
"Ini seharusnya menjadi bulan madu kedua Presiden SBY," demikian The Economist mengawali tulisannya. Dilantik bulan lalu setelah kemenangan mutlaknya dalam pilpres, SBY seharusnya menikmati popularitas. Namun, menurut media yang sebelumnya memuji-muji prestasi SBY itu, saat ini SBY malah dihadapkan pada skandal politik yang melibatkan KPK, kepolisian dan Kejaksaan Agung.
Masih menurut The Economist, skandal ini menenggelamkan rencana-rencana SBY untuk reformasi ekonomi serta mengurangi optimisme menyusul terpilihnya kembali SBY untuk kali kedua.
Jika kasus Bibit-Chandra terus berlarut-larut seperti sekarang ini tanpa adanya ketegasan dari persiden, dapat diprediksi momentum 100 hari pemerintahan SBY benar-benar akan hilang. Dan ujung-ujungnya, berimbas pada perjalanan kepemimpinan SBY lima tahun mendatang.
Sumber : http://www.detiknews..com/read/2009/11/13/063455/1240903/10/momentum-100-hari-yang-hilang?991101605
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mohon komentar tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan adat ketimuran..